Lintas NTB, Sumbawa Barat — Kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menuai sorotan tajam dari Fraksi Partai NasDem DPRD KSB. Fraksi ini menilai mutasi tersebut tidak hanya menyalahi prinsip keadilan dan kemanusiaan, tapi juga menjadi cerminan dari praktik balas dendam politik yang membahayakan semangat persatuan daerah.
Sekretaris Fraksi NasDem, Rizal Fikri, dalam keterangan persnya menyebut kebijakan mutasi itu sebagai tindakan “bar-bar”. Istilah tersebut ia gunakan karena dampak mutasi tak hanya bersifat administratif, melainkan juga memukul kondisi sosial dan psikologis Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak.
“Kami sangat menyayangkan adanya mutasi yang tidak manusiawi ini. Sebanyak 31 anggota Satpol PP justru dimutasi ke satuan pendidikan, padahal mereka sama sekali tidak memiliki latar belakang sebagai tenaga pendidik. Belum lagi PTT di instansi lainnya yang juga merasakan dampak mutasi tidak manusiawi. Ini tidak masuk akal dan jelas mencederai logika tata kelola pemerintahan yang sehat,” ujar Rizal.
Selain penempatan yang dinilai tidak sesuai kompetensi, Rizal juga menyoroti penempatan PTT dan ASN ke wilayah terpencil yang jauh dari domisili mereka. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa meninggalkan keluarga dan kehidupan sosialnya. “Ini bukan sekedar rotasi, tapi seperti bentuk hukuman. Kita harus jujur menyebutnya demikian,” tambahnya.
Salah satu kisah paling menyayat hati datang dari seorang pegawai perempuan yang terkena imbas mutasi lintas Kecamatan. Selama ini, ia tinggal berdua bersama ayahnya yang sudah lanjut usia dan menderita sakit menahun. Sang ayah sangat bergantung pada perawatan harian dari anaknya tersebut. Namun, mutasi yang menempatkan pegawai itu di wilayah yang sangat jauh membuatnya harus meninggalkan sang ayah tanpa pengasuhan yang layak.
“Apakah kebijakan ini mempertimbangkan sisi kemanusiaan.? Bagaimana mungkin seorang pegawai perempuan dimutasi begitu jauh, padahal satu-satunya yang bisa merawat ayahnya yang sakit adalah dia sendiri? Ini sangat tidak manusiawi,” tegas Rizal.
Fraksi NasDem menduga kuat bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dari strategi politik balas dendam yang disusun oleh pihak-pihak tertentu. “Nama-nama yang dimutasi itu kabarnya berasal dari daftar yang disusun oleh oknum masyarakat, tokoh politik, dan bahkan PTT maupun ASN sendiri yang ingin melampiaskan dendam. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.
Rizal menyatakan keyakinannya bahwa Bupati dan Wakil Bupati KSB sejatinya tidak mengenal nama-nama yang dimutasi secara personal, melainkan hanya mengikuti saran dan usulan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
“Saya masih ingat betul kalimat beliau, Bupati H. Amar, saat itu mengatakan: 'Mari kita kembalikan fitrah KSB, mari kita saling merangkul, jangan kita berpecah belah karena suatu perbedaan'. Kalimat ini harus jadi pengingat bagi kita semua, khususnya bagi pemerintahan KSB yang baru,” ungkap Rizal.
Fraksi NasDem memastikan akan menindaklanjuti persoalan ini secara kelembagaan melalui Komisi I DPRD Sumbawa Barat yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian. Fraksi juga mendorong agar DPRD secara umum aktif mengawasi pelaksanaan mutasi dan memberikan rekomendasi bila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik.
“Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab politik kami untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap berpihak pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan masyarakat luas,” ujar Rizal.
Di akhir pernyataannya, Rizal menyampaikan pesan penting kepada pemerintahan dan masyarakat KSB. “Mari saling merangkul, bersatu padu, hilangkan rasa perbedaan itu. Jadikan persatuan sebagai pedoman dalam membangun KSB yang aman, damai, nyaman, dan sejahtera," pungkasnya. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.