Izin Tambang Lombok Timur, Untuk Rakyat ? Atau Hanya Janji ?

  

M. Eri Setiawan ~Presiden Mahasiswa UGR

Lombok Timur - Pernyataan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, yang secara terbuka menawarkan kemudahan izin tambang bagi penambang *Galian C* termasuk yang belum memiliki izin merupakan keputusan yang sangat berisiko dan penuh pertanyaan. Di saat banyak daerah berjuang untuk menjaga kelestarian alam demi masa depan generasi berikutnya, Lombok Timur justru membuka pintu lebar-lebar bagi penggerusan lingkungan yang tidak terkendali.

Sebagai kepala daerah, Bupati seharusnya memahami dengan baik bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya alam harus mempertimbangkan aspek jangka panjang: dampak terhadap ekosistem, kualitas hidup masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, kebijakan ini, yang bahkan menawarkan bantuan pengurusan izin kolektif, hanya memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah dalam mengatur sektor tambang yang semakin menjamur.

Apa yang terjadi selanjutnya? Janji kemudahan perizinan ini akan membuka jalan bagi praktik tambang yang lebih bebas, termasuk yang selama ini berjalan secara ilegal. Di balik kata "kenyamanan berusaha," tersembunyi potensi kerusakan yang jauh lebih besar: sawah yang tercemar, sungai yang kotor, dan ekosistem yang rusak, semuanya untuk keuntungan segelintir orang. Dan pada akhirnya, rakyat yang paling menderita.

Memang, sektor tambang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, apakah PAD yang cepat ini sebanding dengan biaya ekologis dan sosial yang akan ditanggung oleh masyarakat dalam jangka panjang? Keuntungan sesaat yang diperoleh dari tambang tidak bisa menutupi kerugian yang ditimbulkan pada sumber daya alam yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan anak cucu kita.

Pernyataan Bupati yang mengatakan akan menyiapkan “penampungan” untuk endapan tambang hanyalah upaya untuk meredam dampak negatif sementara tanpa menyentuh akar masalah. Masalah sebenarnya bukan pada penampungan endapan, tetapi pada keberlanjutan pengelolaan tambang yang ramah lingkungan dan adil bagi masyarakat. Kebijakan yang lebih holistik dan berbasis pada prinsip kehati-hatian harus segera diprioritaskan.

Kami mendesak Pemkab Lombok Timur untuk meninjau kembali kebijakan ini secara menyeluruh. Perlu ada keberanian untuk berkata tidak pada tekanan ekonomi jangka pendek, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang rakyat serta alam Lombok Timur.

Jika Pemkab terus gagal mengutamakan keberlanjutan dalam kebijakannya, maka kebijakan ini bukan saja akan merusak lingkungan, tapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya.