Lintas NTB, Sumbawa Barat — Anggota DPRD Sumbawa Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andi Laweng, SH., MH., angkat bicara terkait maraknya mutasi pegawai pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menilai langkah tersebut perlu ditinjau ulang agar objektif, demi menjamin keadilan dan kesejahteraan pegawai yang terdampak.
“Pilkada sudah selesai. Urusan memilih adalah hak setiap warga negara. Jangan sampai pilihan politik dijadikan alasan untuk melakukan mutasi secara tidak proporsional,” tegas Andi Laweng selaku ketua Bapemperda, Rabu, (23/4/2025).
Ia menyoroti praktik mutasi yang dianggap tidak elegan, terutama jika menyasar pegawai yang tidak terbukti terlibat dalam politik praktis. Dia memberi contoh, seorang guru yang berdomisili di Taliwang namun dimutasi ke wilayah Sekongkang. Menurutnya, hal ini tidak hanya menyulitkan pegawai yang bersangkutan, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik, khususnya pendidikan.
“Kalau guru yang tinggal di Taliwang dimutasi ke Sekongkang, tentu akan berdampak pada kualitas pengajaran. Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah anak didik kita. Ini seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi kepala daerah,” ujarnya.
Andi juga menyinggung bahwa mutasi yang tidak mempertimbangkan prinsip keadilan berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap pegawai hanya karena pilihan politik mereka. Ia menilai hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan prinsip meritokrasi dalam birokrasi.
“Dari sisi keadilan, ini tidak adil. Kualitas kerja mereka bisa terganggu karena beban emosional dan logistik. Dan jangan lupa, sisi kesejahteraan mereka juga terdampak,” tambahnya.
Ia mendorong agar pemerintah daerah lebih objektif dalam mengambil keputusan terkait mutasi, dengan mempertimbangkan kompetensi, domisili, dan latar belakang jabatan pegawai sesuai dengan hasil seleksi, terutama dalam konteks rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Lebih jauh, politisi PKB ini mengajak seluruh elemen untuk kembali bersatu setelah pesta demokrasi usai. Ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk membangun kembali Sumbawa Barat secara bersama-sama. “Kita harus kembali fokus bekerja. Bersama-sama, bahu-membahu, merangkul semua pihak untuk membangun Sumbawa Barat yang lebih baik,” pungkasnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KSB Drs. Mulyadi, M. Si saat di hubungi media ini melalui seluler untuk konfirmasi, tidak mengatakan apapun, pesan hanya dibaca. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.