Datangi PTUN, Warga Gugat Pembatalan HGU PT. SAKP

Share and Enjoy !

Didampingi kuasa Hukumnya warga Oi Ketuma datangi PTUN Mataram
MATARAM, LINTASNTB. Sejumlah warga Kecamatan Tambora, Bima didampingi kuasa hukum beramai-ramai datangi PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negeri)Mataram, Jumat (22/9).
Kedatangan puluhan orang warga tersebut guna mengajukan gugatan atas HGU (Hak Guna Usaha) PT. Sanggar Agro Karya dengan 
Gugatan bernomor 165/G/2017/PTUN-MTR ditujukan kepada BPN dan pemerintah. Langkah ini ditempuh lantaran warga merasa didzolimi. Sebab tanah yang mereka dikuasai secara turun-menurun ini di duga di serobot. 
“ Sebagai Ketua DPW Garda Rajawali Perindo NTB sekaligus sebagai ketua tim kuasa hukum dari Law Office Sasambo, tujuan dan maksud kedatangan kami ke sini untuk memasukkan gugatan melawan pertanahan cq. Pemerintah kabupaten Bima mengenai PT. Sanggar Agro Karya Persada, sudah turun-temurun masyarakat menguasai dan menempati lokasi tanah itu,dan mereka merasa dizolimi karena tanah itu kini diambil dan diratakan, “ujar Ketua DPW Garda Rajawali Perindo NTB, Nurdin Dino, SH.
Dino, panggilan akrabnya mengaku bahwa warga setempat sudah menguasai lahan itu sejak tahun 1989. Di era kepemimpinan Bupati Ferry Zulkarnaen (sekarang almahum-red) ada pemekaran desa pada tahun 2012. Sehingga warga memiliki SPPT sebagai bukti wajib pajak atas lahan tersebut. 
Namun dalam perjalanannya, sekitar tahun 1994 atau 1996, PT. Sanggar Agro Karya Persada mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) pertama. Dan pada tahun 2014, muncul kembali HGU kedua dengan luas lahan mencapai sekitar 3.090 hektar.  
Akibatnya dengan  keluarnya HGU tersebut warga setempat tidak bisa melakukan aktivitas sebagai petani. Bahkan parahnya lagi, warga yang jumlahnya kini mencapai 600 Kepala Keluarga itu terancam diusir.  
“Izin HGU nya tahun 1994-1996 tapi tidak ada kegiatan apapun disitu, luas lahan HGU pertama 500 h3ktar dan kini HGU kedua hampir 4000 hektar, warga mendiami lokasi tersebut sejak hampir empat ribu hektar 1989 dan kini terancam kalau HGU yang pertama diusir,”ujar Dino. 
Persoalan tersebut,ungkap Dino, warga sudah berupaya menemui bupati Kabupaten Bima, hanya saja dalam mediasi belum ada titik temu. Karena dianggap belum terang, akhirnya warga di dampingi kuasa hukum melakukan gugatan ke PTUN Mataram. Mereka menuntut agar Hak Guna Usaha yang dikantongi oleh PT. Sanggar Agro Karya Persada dicabut.
“Karena itulah kami memasukkan gugatan  pembatalan HGU nya PT. Sanggar Agro Karya Persada,” pungkasnya. (f3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *