Hari Tani Nasional Diwarnai Aksi Demo

Share and Enjoy !

Dua pejabat pemprov menemui para peserta aksi demo di depan kantor Gubernur NTB(Senin, 25/9)
MATARAM,LINTASNTB. Peringatan Hari Tani Nasional 2017 ini diwarnai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen pemuda, mahasiswa dan masyarakat.  Salah satunya seperti yang dilakukan Komite Perjuangan Rakyat (KPR) Mataram  di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (25/9).
Dalam aksinya massa membentangkan spanduk bertuliskan Rezim Neoliberalisme Anti Demokrasi Telah Gagal Mempertahankan Hak Rakyat Atas Agraria.
Sebelum sampai di Kantor Gubernur NTB, masa yang berangkat dari Gomong tersebut sempat melakukan orasi di Perempatan BI. 
Usai berorasi, massa kemudian menuju kantor Gubernur NTB. Setelah sampai, massa melakukan orasi secara bergantian. Dalam orasinya massa menyampaikan tujuh tuntutan dengan lima solusi.
Tujuh tuntutan KPR tersebut adalah:
1. Tuntaskan konflik agraria 
2. Berikan demokrasi seluas luasnya 
3. Berikan subsidi pertanian, tehnologi, akses pasar, jaminan harga dan tanah kepada petani 
4. Cabut UU perpu ormas 
5. Cabut UU pengadaan lahan 
6. Cabut PP 78 dan hapus system kontrak dan outsourching
7. Pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat tanpa syarat.
Lima solusi KPR Mataram yaitu,
1. Reforma Agraria Sejati 
2. Nasionalisasi aset vital dibawah Kontrol Rakyat 
3. Bangun Industri Nasional yang kuat dibawah Kontrol Rakyat 
4. Pendidikan gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan
5. Bangun Alat Politik Alternatif Rakyat
Dalam aksinya itu beberapa peserta massa melakukan teatrikal menggambarkan tangisan dan jeritan petani. 
Mewakili Gubernur NTB, masa aksi ditemui dua pejabat pemprov NTB yakni Kepala Biro Organisasi Bidang Pemerintahan, H. Wirajaya Kusuma dan Kepala Dinas Pertanian NTB, Husnul Fauzi untuk memberikan tanggapan. 
Dalam tanggapannya,  kedua pejabat tersebut menyampaikan  diantaranya aspirasi massa akan di tampung untuk kemudian di sampaikan kepada pemerintah.
Wirajaya mengatakan  dari tujuh tuntutan massa, ada beberapa item yang menjadi kewenangan  pemerintah pusat seperti terkait pencabutan UU ormas.
“Akan kami sampaikan ke pemerintah, dari tujuh item ada aspirasi yang di daerah juga ada yang aspirasi pusat,” ungkapnya. 
Bersamaan, Husnul mengatakan mengenai pupuk para petani sebenarnya sudah dibantu oleh pemerintah melalui subsidi harga pupuk. “Pemerintah juga membantu petani melalui subsidi pupuk,” ujarnya.  (f3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *