IMPEDOM Mataram Kecewa Terhadap Kinerja Inspektorat Dompu

Share and Enjoy !

Aksi Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Ikatan Mahasiswa Pekat Dompu
MATARAM,LINTASNTB Bedasarkan undang-undang No 6 tahun 2014 bahwa di setiap desa mendapatkan cucuran dana dari APBN kurang lebih 1 miliyar rupiah/tahun, Berdasarkan PP No 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa maka disebutkan bahwa dana desa yang akan dikucurkan langsung kepada pemerintah desa bersumber dari APBN,dan dana desa tersebut di gunakan untuk kepentingan pembangunan Desa setempat. 

Berdasarkan landasan hukum di atas Ikatan Mahasiswa Pekat Dompu Mataram melakukan pengawalan terhadap beberapa desa yang ada di kecamatan Pekat yang menurut pengamatannya  desa-desa tersebut mengalami permasalahan berkaitan dengan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

“Kami menilai bahwa  pemerintah desa belum melakukan realisasi yang sesuai di Kecamatan Pekat,”Ungkap Koordinator Ikatan Mahasiswa Pekat Dompu,”Ungkap Koordinator Lapangan IMPD Mataram, Ardin Hidayat, di Mataram, Jumat (6/10).

Ia mengatakan jika  berpacu pada jumlah kucuran anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan program kerja yang sudah di laksanakan oleh desa yang ada di Kecamatan  Pekat, ia menilai ada unsur memperkaya diri sendiri dan memperkaya kelompok masing-masing yang di lakukan oleh oknum pemerintah desa yang ada di kecamatan Pekat.

“Contohnya  di desa Pekat ini sendiri pada tahun anggaran 2016 pemerintah desa tersebut memiliki program kerja pembangunan, salah satunya adalah pembuatan irigasi dengan volume kurang lebih 300 m dan sampai hari ini belum terselesaikan,” ujarnya. 

Selain di desa Pekat, ungkapnya, hal yang sama terjadi pada desa Soritatanga di mana desa tersebut memiliki program kerja di tahun anggaran 2016 yakni pembangunan infrastruktur  berupa pembangunan jalan dengan jumlah anggaran kurang lebih 350 juta rupiah, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan bukti fisik dari pada pembangunan yang ada jika berpancu pada jumlah anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah desa yang  bersangkutan.

Selain pembangunan jalan, dilanjutnya, di tahun anggaran yang sama  desa tersebut juga memiliki program kerja pembangunan Tembok Keliling Lapanagan Desa Soritatanga. Menu Rut hematnya program kerja yang dilakukan pemerintah desa setempat sia-sia. 

“kami menduga ini dilakukan hanya untuk meghabiskan anggaran yang telah di keluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tanpa melihat nilai manfaat terhadap masyrakat,”terangnya.

Selain itu ia menduga menduga  ada unsur memperkaya diri yang di lakukan oleh oknum pemerintah desa yang ada di desa Soritatanga. 

Permasalahan-permasalahan tersebut diakuinya  sudah diadukan  kepada pihak  Kejati NTB dan Polda NTB.

” Dan respon kedua lembaga penegak hukum tersebut cukup baik, kedua lembaga itu memberikan instruksi kepada pihak Inspektorat kabupaten Dompu untuk melakukan pengauditan terkait dengan persoalan yang telah diadukan, ” ujarnya. 

Akan tetapi Inspektorat kabupaten Dompu tidak memiliki Temuan terkait dengan permasalahan yang telah di adukan oleh Ikatan Mahasiswa Pekat Dompu Mataram, hal itu diakunya  menjadi  tanda tanya besar terhadap pihak lembaga pengaudit yang ada di kabupaten dompu tersebut. 

Dengan demikian Ikatan Mahasiswa Pekat Dompu Mataram  menyatakan sikap kekecewaannya  terhadap Kinerja Inspektorat Kabupaten Dompu saat ini yang dianggap tidak konsisten dengan aturan-aturan yang mengikat lembaga tersebut dan sudah tidak dalam koridornya. (F3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *