Kalak BPBD se-NTB Minta Usulan Dana Siap Pakai Melalui Birokrasi Yang Pendek

Share and Enjoy !

Pengarahan (Plt) Deputi Penanganan Darurat BNPB  dan evaluasi penanganan bencana kekeringan
bersama BPBD provinsi, Kabupaten /kota se NTB (Senin, 9/10).
MATARAM,LINTASNTB. Plt Deputi Penanganan Darurat BNPB (Badan Nasional Penanganan Bencana) menggelar rapat arahan dan evaluasi penanganan bencana kekeringan BPBD provinsi dan Kabupaten/Kota se NTB tahun 2017 bertemlat di Aula BPBD provinsi NTB, Senin (9/10).
Kepala Pelaksana (Kalak)  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi NTB, H. Muhammad Rum usai mengikuti rapat kepada media ini mengatakan bahwa ini merupakan rapat kedua, dari hasil rapatnya  memang  sempat membahas pengajuan dana oleh BPBD provinsi dan kabupaten/kota yang terkendala dengan siatem yang ada di BNPB.
Ia mengatakan ada perubahan sistem dimana  pengajuan dana harus melalui BNPB langsung.Dari kepala BNPB akan menurunkan ke deputi-deputi melalui sekretariat utama. 
“Dan ternyata usulan-usulan kami  masih tertahan di tingkat yang sama, “Ungkapnya. 
Oleh karena itu, lanjutnya,dalam rapat kalak BPBD se- NTB memberi masukan  untuk BNPB  agar sistem tersebut ditinjau kembali karena dinilai birokrasinya terlalu panjang. 
” Karena ini kan pekerjaan darurat kalau  memakai  birokrasi seperti  itu kan agak susah, agak panjang persoalannya, oleh karena itu kami minta birokrasinya lebih pendek, “ujarnya berharap. 
Ia berharap pengajuan usulan dana oleh BPBD provinsi, kabupaten /kota bisa langsung  melalui Deputi-deputi. 
” Itu usulan teman-teman  kalak se-NTB untuk usulan dana-dana  yang sifatnya siap pakai,”Pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *