Ketua Tim Law Office Sasambo Datangi PTUN

Share and Enjoy !

Ketua Tim Kuasa Hukum dari Law Office Sasambo, Nurdun Dino, SH.
MATARAM,LINTASNTB. Ketua tim kuasa hukum  dari Law Office Sasambo bersama puluhan warga Bima kembali mendatangi PTUN  (Pengadilan Tata Usaha Negeri) Mataram, Rabu (11/10).
Kedatangan warga Oi Ketupa, Kabupaten Bima bersama Kuasa hukumnya ke PTUN Mataram terkait gugatan bernomor 165/G/2017/PTUN-MTR yang ditujukan kepada BPN  kabupaten Bima terkait Hak Guna Usaha PT. Sanggar Agro Karya Persada. 
Ketua Tim Kuasa Hukum dari Law Office Sasambo, Nurdin Dino, SH mengatakan bahwa kedatangannya atas undangan PTUN Mataram untuk menghadiri sidang. Namun  sidang kali ini merupakan yang pertama dan lebih kepada perbaikan dan pelengkapan berkas-berkas perkara saja. 
“Kali ini hanya perbaikan dan pelengkapan berkas saja,lagipula pihak tergugat juga tidak datang, “kata Dino kepada media ini di  Mataram, Rabu (11/10).
Dirinya menyayangkan ketidakhadiran pihak tergugat dalam persidangan, ia menilai hal itu tidak sepatutnya dilakukan, karena itu sama saja memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat. 
” Kami tidak tahu alasan mereka tidak hadir padahal sudah diberi waktu tiga minggu, “ungkapnya dengan nada kecewa. 
Menurut Dino, sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah sepatutnya mentatai dan menghormati proses persidangan.
” mereka tidak hadir, padahal ada undangan, “cetusnya. 
Lebih lanjut Dino menceritakan kondisi  warga yang terdampak dengan diterbitkannya HGU PT. Sanggar Argo Karya Persada yang kini keadaannya semakin memprihatinkan. 
” Kondisi mereka saat ini sangat terpuruk dan menderita apalagi mata pencaharian mereka sebagai petani tidak sebaik dulu,”ungkapnya sambil menceritakan bahwa semenjak tiga tahu dari mulai masuknya PT. SAKP warga kesulitan mendapatkan air sehingga tanaman mereka menjadi kering dan mati. 
Dino mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah ka upaten Bima tetapi belum ada respon sedikitpun bahkan ganti rugi lahan seluas 300 yang dijanjikan kepada warga tidak terealisasi. 
” Jangankan kompensasi atau ganti rugi, respon pun tdk ada, “pungkas Dino yang sekaligus ketua DPW NTB Grind Perindo tersebut.  (f3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *