Edukasi Masyarakat BPOM Gandeng KPID Gelar Sosialisasi

Share and Enjoy !

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin  Berikan sambutan pembukaan acara Sosialisasi  Ketentuan
Persyaratan iklan Obat Tradisional dan suplemen kesehatan (Rabu/25/10)
MATARAM,LINTASNTB. Banyaknya Iklan obat-obatan dan kosmetik baik melalui media cetak atau elektronik dinilai belum memenuhi standar standar kriteria iklan yang layak untuk ditampilkan. Guna memberikan pemahaman kepada masyarakan akan hal tersebut, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gelar Sosialisasi Ketentuan Persyaratan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, di Hotel Santika, Rabu (25/10).
Pembukaan Sosialisasi yang ditandai pemukulan beduk oleh Wakil Gubernur NTB tersebut menggandeng KPID NTB, Diskominfotik, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM RI, serta dihadiri oleh 135 peserta baik dari unsur Instansi pemerintah, media cetak dan elektronik lokal maupun nasional, pelaku usaha obat tradisional dan suplemen kesehatan, unsur KPID NTB serta dari Balai Besar POM Mataram. 
Dalam laporannya Kepala BPOM Mataram, Dra Ni Gusti Ayu  Ngh Suarningsih menyampaikan bahwa sosialisasi kali ini dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan masyarakat sehingga lebih berhati-hati dalam memilih produk obat tradisional dan suplemen kesehatan serta yang terpenting adalah, tidak mudah percaya dengan iklan yang tidak benar. 
Disamping itu, sosialisasi ini juga untuk memberikan kesadaran kepada pelaku usaha untuk membangun komitmen bersama agar memproduksi obat tradisional dan suplemen kesehatan yang sesuai dengan ketentuan nilai-nilai kesehatan.
Sementara Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin,dalam pidato pembukaannya  mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan iklan obat dan suplemen yang disampaikan dengan cara melebih-lebihkan, tanpa disertai petunjuk dan aturan pemakaian. Terlebih iklan tersebut disampaikan melalui medsos dan dibumbui testimoni hoax. 
“Iklan seperti itu memiliki resiko menyesatkan masyarakat, khususnya yang belum memiliki pengetahuan tentang obat. Karena itu kita perlu mengedukasi masyarakat atas pengetahuan tentang obat dan pengobatan yang baik serta memberikan akses pengobatan yang mudah. Kedua hal ini akan mewujudkan masyarakat semakin mandiri dalam mengobati penyakit serta dapat menangkal iklan-iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak sesuai ketentuan,” ungkapnya.   
Wagub mengingatkan bahwa Iklan sebagai salah satu bentuk informasi awal yang seringkali menjadi penentu keputusan masyarakat untuk mengkonsumsi obat maupun suplemen kesehatan. Sehingga, kesalahan penyampaian pesan dalam iklan dapat berakibat fatal bagi masyarakat. 
“Mengatasi kesalahan penyampaian iklan, sangat dibutuhkan upaya penegakan hukum atau pemberian sanksi untuk memberikan efek jera, untuk itu dibutuhkan penanganan yang holistik serta komitmen semua pihak seperti Badan POM, KPID dan Instansi terkait,” tegasnya
Selain itu wagub juga mengajak untuk mengkampanyekan program tanaman obat keluarga atau apotek hidup.
“Dengan apotek hidup masyarakat dapat menanam sendiri tanaman obat-obatan dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengolah dan mengkonsumsinya,” tandanya. 
Tak lupa ia juga menyemangati para pengusaha produk obat tradisional dan suplemen kesehatan lokal, untuk terus kreatif berproduksi, namun tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan memasarkan produknya melalui iklan-iklan yang jujur.
“Selain dari sisi ekonomi, produk dapat meningkatkan kesejahteraan, namun pengusaha juga harus berpikir untuk mampu menyehatkan masyarakat dengan produknya,” ungkapnya diakahir sambutannya. 
Bersamaan, Deputi bidang pengawasan obat tradisional kosmetik dan produk komplemen BPOM RI Drs Ondri Dwi Sampurno menyatu akan bahwa berdasarkan data yang dirilis BPOM Nasional, pada tahun 2016 pelanggaran iklan obat tradisional rata- rata sebesar 17,06% dan pelanggaran iklan suplemen kesehatan sebesar 14,24%. 
“Untuk pengawasan iklan, BPOM RI bekerjasama dengan Kominfo dan KPI pusat untuk pengawasan terhadap media-media yang menayangkan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan  melalui media elektronik.namun ini masih belum efektif jika tidak didukung oleh KPID NTB. 
“Untuk itu saat ini juga akan dibangun koordinasi yang lebih intens melalui penandatanganan kerjasama dengan KPID NTB tentang pengawasan publikasi dan iklan produk makanan,” ujar Ondri. 
Dijelaskannya bahwa kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap iklan- iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang disiarkan melalui media di NTB.
Selain acara sosialisasi juga dilakukan penandatangana Nota Kesepahaman antara BPOM dengan KPID NTB sebagai upaya peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan iklan di NTB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *