Proses Ijin Menunggu Mendagri, PJS Boleh Lakukan Mutasi

Share and Enjoy !

Suasana saat wawancara dengan Pjs Lobar

LOMBOK BARAT,LINTASNTB. Soal keberlangsungan Mutasi Pejabat eselon ll, lll dan lV diwilayah kerja Kabupaten Lombok Barat, nampaknya masih tertambat. Mestinya mutasi ini sudah berlangsung sejak awal Februari, namun karena masih ada kekeliruan mengenai skop wilayah, terpaksa kekeliruan itu dikembalikan pihak Pemda Lobar untuk perbaikan ulang ke Mendagri.


Sementara pelaksanaan proses mutasi saat ini, masih dalam penantian yakni menunggu ijin dari Kemendagri.

PJS Bupati H.L.Saswadi mengaku, sampai saat ini belum ada informasi yang diterimanya, hingga  sekarang belum ada informasi ke saya,  yang jelas tugas dan fungsi PJS itu sama dengan Bupati Definitif yaitu boleh melakukan mutasi, tetapi tetap atas ijin Mendagri dan itupun harus dilakukan secara selektif dalam mengisi kekosongan yang memang sangat dibutuhkan dalam rangka maksimalisasi  pelaksanaan pembangunan.

Berarti kalau memang sudah jalan kan ndak perlu sebenarnya ya, tapi sekali lagi kalau memang itu sangat penting dan diperlukan dan sudah ada ijin dari Mendagri tidak masalah.

“Tapi kami baru jadi PJS, janganlah baru datang langsung ini, kan harus dipelajari dulu, soal kewenangan untuk mutasi itu boleeeh,” tukasnya.

Ditanya kemungkinan adanya draf nama yang sudah bakal di mutasi akan berubah? Kita akan pelajari lagi, supaya jangan lagi nanti total kalau ada masalah, setelah dipelajari saya juga harus konsultasikan, kan ada tim juga kan, paling tidak pimpinan saya juga ada pak Gubernur, saya harus konsultasikan lagi ke pemerintah Provinsi supaya meminimalisir kekhilafan kekhilafan, ujarnya.

Sampai sekarang kata Saswadi, belum ada informasi, cuma tau informasi dari luar, belum ada koordinasi juga kok. Artinya tugas kami dan wewenangnya kami juga boleh, dan itukan sudah ada tertera di SK dan kalau itu kebutuhannya dan prosedur hukumnya atau regulasinya, kan itu yang penting.

Jika merujuk pada pesanannya Mendagri itu memperbolehkan, tapi ijinnya sangat selektif untuk mengisi tempat tempat yang sangat vital untuk diisi untuk kelancaran pembangunan. Apalagi ini dalam rangka untuk mengisi jabatan yang memang sudah lama ditinggal.

“Contohnya Naker yang saya tinggal sampai sekarang belum diisi, inikan khawatirnya sementara tenaga kerja keluar negeri cukup banyak, dan tidak ada orang yang menangani secara intens, nah dengan alasan alasan seperti itulah Mendagri meluncurkan ketetapannya,” tuturnya. 

Terkait Statemen Dewan yang menilai bahwa mutasi nanti dilakukan, dikhawatirkan prodaknya nanti akan dipertanyakan legalitasnya. Menurutnya, itukan boleh boleh saja ada teman teman DPRD menilai seperti itu, nanti bila perlu kita bersamalah, biar cantik, biar heboh biar indah Lombok Barat ini. Apalagi sekarang inikan terlebih pada suasana Pilkada, janganlah kita ricuhkan dalam ruang kecil, apalagi konteksnya mengisi jabatan kosong yang sudah lama ditinggal, tutupnya. (Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *