Coklit Faktual KPU Lobar, 30 Persen Warga Pemalikan Mempunyai Hak Pilih

Share and Enjoy !

Sumber foto : www.antaranews.com
LOMBOK BARAT,LINTASNTB. Komisioner KPU Lombok Barat (Lobar) telah usai merilis hasil pendataan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada ratusan warga Pamalikan di Desa Batu Putih Wilayah Sekotong. Dari 413 Kepala Keluarga warga yang dicoklit, hanya 30 persen yang memiliki  hak pilih, sementara 70 persenya tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan seperti KK, KTP dan administrasi kependudukan lainnya.

Dari hasil Coklit KPU Lobar hari lalu,  berdasarkan hasil faktualnya  sebanyak 413 kepala kelurga warga Pamalikan yang tinggal dikawasan Desa Batu Putih. Dipastikan ratusan kepala keluarga yang tercatat,  sudah barang tentu akan bisa melakukan pemilihan di episode Pilkada mendatang.

“Dari hasil Coklit petugas kami, berdasarkan hasi faktualisasi yang ada, sebanyak 413 KK warga Pamalikan yang tercatat dikawasan tersebut,” ungkap Kepalai Divisi Hukum Suryadi Rabu 21-2 diruang kerjanya.

Sementara itu kata Suhardi, dari jumlah 413 calon pemilih tersebut, sudah didokumentasikan dan sekarang sedang disingkronkan ke alamat berdasarkan NIK masing masing. Ternyata ada banyak temuan NIK itu ada banyak orang luar yang masuk seperti dari Dasan Geres, Mareje, Labuapi, sekotong dan lain lain.

“Sekitar 70 persen diantaranya tidak memiliki identitas KK dan KTP dan 30 persennya lainnya telah memiliki kelengkapan administrasi kependudukan,” jelasnya.

Kalau yang sudah punya NIK otomatis bukan hanya peluang saja,  namun mereka wajib difasilitasi menjadi daftar pemilih. Semua kerja KPU berdasarkan pandu arah dan dasarnya, kecuali ada regulasi yang memayungi, bahwa boleh dibuatkan TPS di kawasan tersebut, justru kita sangat apresiasi, namun sampai saat ini regulasinya belum memungkinkan untuk diadakan TPS tambahan ditempat tersebut.

“Kecuali untuk Pileg karena di pileg itu ada yang namanya TPS keliling, sedangkan di Pilkada kita ini tidak ada.

Tapi kita akan data untuk memastikan mereka bisa memilih atau tidak. Tugas kita melayani mereka untuk memilih, nanti status kependudukannya itulah yang akan menentukan boleh tidaknya memilih,”jelasnya.

Sebagai tahap prose, pihaknya akan melakukan pendataan. Dia mengambol contoh, jika warga Pemalikan itu tidak memiliki identitas, maka pihaknya akan mendata, kemudian dilanjutkan ke Pemda untuk mempertanyakan apakah itu penduduk Lobar atau tidak.,” tutupnya. (Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *