RTLH Desa Kediri Selatan Tidak Tersentuh Pemda Lobar

Share and Enjoy !

Rumah Kumuh Desa Kediri Selatan Lobar

LOMBOK BARAT,LINTASNTB. Banyaknya kepemilikan rumah kumuh atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diwilayah kerja Kediri selatan, manjadi catatan perhatian pihak pemerintah desa setempat untuk berupaya mengentaskan kemiskinan kepada masyarakat yang ada. Sekitar seratus lebih jumlah RTLH tersebut, rata rata pemiliknya warga miskin yang  hidup diantara keterbatasan. Terutama mereka ini berada di dua dusun yang berbeda, diantara permukiman penduduk disana,  masing masing 40 persen diantaranya kepemilikan RTLH dan  sisanya menyebar di beberapa dusun lain.


Demikian hal tersebut, disampaikan langsung Kepala Desa Kediri Selatan H.Abdullah saat ditemui diruang di pelataran kantor desa setempat.

Dikataknnya, program pengentasan kemiskinan terhadap peruntukan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekitar tahun 2015 lalu dari pemerintah daerah, hampir menyasar semua desa yang ada di Lombok Barat (Lobar), waktu itu,  hanya desa Kediri Selatan saja yang luput dari program itu. Padahal sebelumnya sewaktu masih ditangani pihak BPMPD, desa kita dijanjikan peruntukan RTLH tersebut, namun nyatanya tidak diperhatikan.

“Hingga hari ini, desa kami tidak direspon dan ditanggapi, padahal waktu itu sudah diusulkan pengajuan permohonan, tapi hanya nihil. Desa lain saja waktu itu ada yang dapat  1Milyar, hanya desa Kediri Selatan saja yang tidak ada 1 unitpun,” kesalnya.

H.Abdullah mengaku, langkah peduli sebagai pemdes terhadap masyarakat miskin, pihaknya berulang kali mengajukan permohonan bantuan melalui proposal pada pemerintah setempat, baik pada Dinas PU-TR maupun pada Dinas Perumahan dan Permukiman, namun tidak direalisasikan hingga sekarang.

Di Kediri selatan ini terdapat dua dusun penyumbang kantong kemiskinan yaitu, dusun Trantib dan Dusun Bangket dalam. Sekitar 40 persen di dusun Trantib dan 40 persen Bangket Dalam.

“Dua dusun ini banyak sekali RTLH diantara pemilik rumah lainnya yang permanen,” ungkapnya.

Masalah ini kata dia, seharusnya bisa menjadi perhatian dan menjadi atensi khusus terutama di Dinas Perkim, kalau bisa sekali kali turun survey dan pantau kondisi disana, supaya bisa melihat langsung kenyataan seperti apa fisik dusun kita disana, ajak Abdullah.

Untuk mewujudkan mimpi mimpi kita di pemerintah desa, pihaknya akan kembali mengajukan proposal di Dinas Perkim termasuk mencoba melalui aspirasi ke dewan, karena dewan juga ada yang mempunyai program RTLH.

“Kami berharap, pemerintah terkait bisa menjawab pengentasan kemiskinan melalui RTLH, karena warga di desa ini, sangat membutuhkan bantuan Pemerintah Daerah,” pintanya. (Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *