Dorong Transparansi Keuangan Daerah, BPKAD Lakukan Transaksi Non Tunai

Share and Enjoy !

LOMBOK BARAT,LINTASNTB. Memenuhi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap bendahara diseluruh SKPD, Pemerintah Daerah Lombok Barat (Lobar) melalui BPPKAD melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan transaksi non tunai yang berlangsung di aula kantor Bupati. Acara yang bertajuk sosialisasi ini bertujuan mengetahui permasalahan yang dihadapi bendahara keuangan, meski sebenarnya pemberlakuannya, diplementasikan sejak Januari lalu. 

Pada kesempatan tersebut Asisten lll H.Faturrahim  menuturkan, implementasi transaksi non tunai ini, pernah dilakukan tahap uji coba pada sekitar akhir tahun 2017 lalu kepada enam bendahara keuangan di SKPD. Penerapan ini sesuai instruksi Presiden RI, Kemendagri serta Peraturan Bupati, maka diharapkan Tahun 2018 sekarang, semua bendahara keuangan SKPD, wajib menggunakan transaksi non tunai.

“Sesuai dengan Perbup Lobar, bentuk penerimaan pajak retribusi belanja langsung dan tidak langsung menggunakan transaksi non tunai. Terkecuali untuk belanja  penanggulangan bencana, tenaga jasa kontrak,  biaya perjalanan dinas luar daerah dan biaya transportasi ke masyarakat masih menggunakan transaksi tunai. Kedepan bisa jadi mengunakan transaksi non tunai mengingat kemajuan teknologi saat ini,” ujarnya.

Sementara, Kepala BPKAD Joko Wiratno mengatakan, Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan transaksi non tunai ini, wajib dilaksanakan, suka  tidak suka tetap harus dilaksanakan.

“Sosialusasi ini, sebagai langkah efaluasi dan mengetahui secara pasti, untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan transaksi non tunai,” terangnya.

H. Muh Junaidi selaku Pimpinan Divisi JPL Kantor Pusat Bank NTB menjelaskan,  sejak tanggal 14 Agustus 2014 lalu, Gubernur Bank Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

“Ada banyak mamfaat jika menggunakan sistem transaksi non tunai seperti, mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mencegah uang palsu, menghemat pengeluaran negara, menekan laju inflasi, mencegah transaksi ilegal (korupsi) dan meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian,” jelasnya.

Diharapkan keberlangsungan transaksi non tunai ini, dapat mewujudkan penggunaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas terutama di Daerah Lobar ini, tandasnya. (Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *