Dorong Raperda Inisiatif Untuk Tekan Pernikahan Dini

Share and Enjoy !

LOMBOK BARAT,LINTASNTB. Dalam rangka memperkuat isyu Gerakan Anti Merariq Kodek (GAMAQ), Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memperluas mitra kerja mereka dengan Aliansi Yes I do. Lembaga ini telah mengintervensi kegiatan koordinatif antar SKPD dalam institusi koordinasi lintas sektor yang biasa disebut District Working Group (DWG). 

Institusi ini sendiri terdiri atas DP2KBP3A, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMD, PKBI NTB, dan beberapa institusi lainnya yang relevan untuk menguatkan program perlindungan anak dan kesetaraan gender di Lobar.

Aliansi ini diketahui telah mengintervensi kegiatan di DWG sejak tahun lalu. Lembaga yang dibiayai oleh konsorsium Lembaga Swadaya multinasional yang terdiri atas Rutgers, WPF Indonesia, PLAN International, dan beberapa LSM lainnya pun memiliki sasaran kerja di beberapa daerah lain di Indonesia selain Lobar.

Setelah memperkuat sosialisasi perlindungan anak dan mencegah pernikahan dini yang digaungkan selama dua tahun terakhir, Aliansi Yes I Do kembali mengintervensi Pemkab Lobar melalui aneka rencana kegiatan yang disusun melalui kegiatan workshop. Workshop kali ini sengaja diberikan tema “Penguatan Gender Transformatif dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DWG” dan diselenggarakan selama dua hari di Hotel Santika Mataram dan dibuka hari ini, Senin (9/4).

Untuk diketahui, peran DWG dan Aliansi Yes I Do dalam menekan angka pernikahan dini sangat signifikan. Sejak ditetapkan sebagai Kabupaten Ramah Anak dan mampu meraih Anugerah Paramita Ekapraya, Lobar telah sukses mensosialsasikan bahkan menurunkan angka tersebut.
Salah seorang anggota DWG dari unsur DP2KBP3A Lobar, Erni Suryana memaparkan,
“di tahun 2015, pernikahah dini di Lobar mencapai 57%. Tutup tahun 2017 lalu, kita mampu menurunkannya sampai 22%,” ujarnya.

Dalam penyusunan rencana kerja Tahun 2018 ini, Aliansi Yes I Do menawarkan lebih dari 15 program kerja yang dipaparkan oleh salah seorang staffnya, Bunga Damai Prasasti.

“Harapannya adalah dapat mendorong komitmen masyarakat, terutama Kepala Daerah dalam menguatkan isyu utama, yaitu menekan angka pernikahan dini di semua kalangan.

Dalam sesi diskusi, salah seorang unsur DWG dari Dinas Kesehatan Lobar, Haji Abdullah, SKM., M.QIH bahkan mendorong hasil kegiatan tahun ini adalah meningkatkan komitmen daerah.

“Kita bisa (mewujudkannya) menyusun Rancangan Perda melalui inisiatif DPRD, bukan hanya dengan Surat Edaran Bupati,” ujarnya sambil menyebut nama salah seorang anggota DPRD dari Komisi IV yang berkomitmen untuk membantu.

Harapan itu pun disambut baik oleh Ahmad Hidayat,  Koordinator Aliansi.

“Dengan praktik baik di lapangan, kegiatan ini akan banyak mendapat dukungan masyarakat. Artinya kalau berhasil menyusun regulasi, ini akan luar biasa karena didukung banyak pihak,” paparnya sambil mempresentasikan kegiatan dan prestasi para remaja dan siswa-siswi di SMPN 1 Kediri.

“Ada hal unik ketika anak-anak yang rentan yang bersuara,” tambahnya.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rahman Sahnan Putra ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Munawir Haris dan beberapa mitra yang tergabung dalam DWG. 
Rencananya, esok hari mereka akan menyusun pakem merariq (menikah) sebagai dasar kultural menguatkan isyu untuk menurunkan angka pernikahan dini di Lobar.(cand)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *