Jalani Roda Pemerintahan, ASN Lobar Bekerja di Dalam Pengungsian

Share and Enjoy !

Suasana ruang kerja di pengungsian lobar
LOMBOK BARAT,LINTASNTB. Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid terpaksa memindahkan ruang kerjanya. Ia beserta Sekretaris Daerah mengungsi akibat gedung yang sebelumnya mereka tempati mengalami kerusakan parah akibat guncangan gempa berkali-kali. 
Fauzan sendiri terpaksa memilih ruang kecil di Gazebo Rumah Dinasnya, sedangkan Sekretaris Daerah Kab. Lobar H. Moh. Taufiq menempati Rumah Dinas Wakil Bupati.
Kebetulan, sejak Fauzan dilantik menjadi Bupati Lobar pada 23 April 2016 lalu, praktis Rumah Dinas Wakil Bupati itu dibiarkan Kosong. 
Kepindahan mereka pun diikuti oleh yang lainnya. Asisten, Bagian Ekonomi, dan Bagian Keuangan mengikuti jejak Sekretaris Daerah menempati Pendopo 2, sedangkan Bagian Administrasi Pembangnan dan Bagian Humas Protokol terpaksa menempati tenda darurat yang disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar di halaman Pendopo 2.
Kepindahan mereka pun akan diikuti lagi oleh seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah. 
“Mereka akan disiapkan barak untuk menjadi kantor sementara di areal parkir. Kalau Dinas Kominfo mungkin pindah ke Komplek Dinas Pemuda dan Olah Raga. Di sana masih ada beberapa ruangan yang kosong,” terang Kepala Bagian Humas dan Protokol, Saepul Ahkam saat ditemui di tenda kantornya, Rabu (6/09).
Dikosongkannya Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) karena mengalami kerusakan parah di Lantai III Bagian Utama (Tengah) bangunan yang lebih akrab disebut Gedung Putih Giri Menang itu. Kubah yang sebelumnya menjulang tinggi, kini sudah nampak miring karena beberapa cagaknya patah. 
Kondisi kubah seperti itu membuat beberapa staff tidak nyaman dan bahkan ketakutan.
Salah seorang staff Bagian yang kebetulan berkantor di Lantai I menyatakan. 
“Kami was-was. Setiap ada suara atau getaran, kami ketakutan. Dari pada selalu seperti itu, kita pindah saja,” tuturnya di Mushalla yang mereka sulap menjadi kantor. 
Hal itu pun diakui oleh Ahkam. Bagian Humas sendiri berkali-kali bolak balik pindah dalam sebulan ini, terakhir kemudian memilih kembali ke Ruangan semula di Lantai II Sayap Timur Gedung Putih. 
“Hasil assessment terakhir membuat hampir semua staff was-was. Dari pada tidak efektif, lebih baik pindah saja,” pungkasnya. 
Hasil assessment yang dimaksud Ahkam adalah penilaian dari Dinas PUPR Provinsi NTB yang datang bersama Tim Ahli dari Australia. 
Mereka melalukan pengecekan ke seluruh bangunan, termasuk Kantor Wakil Bupati di belakang Gedung Putih.
Hasilnya mereka memastikan beberapa titik lokasi sudah tidak aman untuk beraktivitas. Bahkan mereka memasang garis kuning tanda larangan memasuki di beberapa lokasi. 
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lobar, Ahad Legiarto menjelaskan. 
“Pemasangan garis larangan adalah untuk safety. Sesungguhnya beberapa bagian bangunan saja yang tidak aman, sisanya aman karena kerusakan tidak menimpa struktur bangunan,” ujar Ahad saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu (6/09).
Namun Ahad tidak bisa menampik kekhawatiran para staff sehingga awalnya ia keberatan dengan pemasangan garis kuning itu. 
“Membuat staff makin kuatir saja,” ujar Ahad. 
Gedung Putih dan Gedung Wakil Bupati Lobar secara keseluruhan sudah diteliti. Ada empat pihak yang telah melakukan assessment. Ada dari UII jogjajarta, Inkondo Lobar, Dinas PUPR Provinsi NTB, dan Tim Ahli dari Australia.
“Hasilnya sebenarnya sama dengan penelitian kita. Kita juga mempertimbangkan aspek safety itu, tapi juga berfikir bagaimana proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” pungkas Ahad.(rls/cand)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *