Bupati KSB Berhentikan Gaji 11 ASN

Share and Enjoy !

Taliwang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendatangani kesepakatan bersama untuk mengambil tindakan tegas terhadap ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah berketetapan hukum tetap (inkracht). Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani, yaitu pada tanggal (13 September 2018).

Melansir laman Sekretariat Kabinet, Minggu (15/9/2018), kesepakatan itu dituangkan dalam Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena elakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. (Liputan 6.com)

Di temui di Masjid Agung  Darussalam Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. W. Musyafirin., MM mengatakan di NTB semua diseragamkan yang surat keputusannya keluar tanggal 31 Desember 2018, keputusan ini di keluarkan BKD NTB saat rapat yang di pimpin Asisten 1 bidang Pemerintahan sepakat untuk memberhentikan gaji PNS.

Tambah Bupati, Di KSB sendiri ada 11 orang yang datanya sudah ada, walaupun tidak di kirim dari Provinsi, namun apabila di ketahui disini maka akan kita laksanakan semuanya.

Pemberhentian gaji PNS yang tersangkut kasus korupsi ini menunggu keputusan yudisial reviw yang di lakukan para ASN mantan koruptor ke Mahkamah Konstitusi.

Bupati menjelaskan ini dilakukan agar tidak salah langkah kedepan, apabila nanti keputusan MK menolak gugatan atau untuk di pecat.

Tambah Bupati, untuk sementara ini Pemerintah Provinsi mengambil keputusan memberitahukan untuk pemberhentian gaji mulai 1 Januari 2019.

Apabila nanti keputusan ini keluar untuk diberhentikan maka para ASN ini akan diberhentikan dengan tidak hormat, ini berdasarkan surat yang di layang Pemerintah Provinsi.

Dia juga menjelaskan pada 31 Desember 2018 lalu di buatkan keseragaman oleh Pemerintah Provinsi untuk di berhentikan sementara terhadap gaji para mantan Napi Koruptor di KSB sudah berlaku.

Ia menerangkan keputusan MK ini akan keluar pada 8 atau 9 Januari 2019,” jelasnya.

Walaupun mereka para mantan napi ini, tetap masuk kantor, tetapi apabila surat keputusan sudah keluar nanti maka mereka tidak boleh menuntut agar ada pergantian.

” Namun pada prinsipnya Pemerintah sendiri ingin semuanya ini cepat selesai,” tutupnya.

(Ibrahim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *