Sen. Apr 12th, 2021

LINTASNTB

Dari NTB Untuk Dunia

Bupati KSB Perintahkan Pantau Tower Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Tata Ruang

2 min read
Sumbawa Barat – Tim Koordinasi Pemanfataan Ruang Daerah (TKPRD) melalui Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umun Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman (DPUPRPP), Mujiburrahman ST pada media ini, mengatakan bahwa titik menara yang disurati ialah di Karang Motong, Kelurahan Kuang milik PT Lesmana Swasti Prashida dan menara seputar SPBU Tana Mira, Kelurahan Dalam milik PT Solusi Tunas Pratama.
Sebanyak dua menara telekomunikasi di Kecamatan Taliwang diduga melabrak aturan ketataruangan. Pasalnya, keberadaannya berada pada zona terlarang (x) yang tidak selaras dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah.
Mengacu pada Peraturan daerah RDTR, lokasi dari keberadaan dua menara tersebut masuk dalam zona pemukiman. Berdasarkan pada peraturan zonasi, itu berada dalam kategori tidak di perbolehkan (x) untuk pemanfataan pembangunan menara telekomunikasi.
“Kami sudah layangkan surat kepada owner menara tersebut untuk diattensi agar segera menonaktifkan,” ujarnya.
Lebih lanjut Mujiburahman menerangkan, jika surat peringatan I tidak diindahkan, maka selanjutnya akan dilayangkan surat peringatan kedua dan ketiga. Namun jika selama proses administrasi tidak diindahkan lagi, tidak menutup kemungkinan, menara tersebut akan di bongkar paksa.
“Dalam Perda RDTR sudah diatur semua secara detail mengenai tata tuang Sumbawa Barat. Jadi, sebelum membangun, koordinasikan dulu agar perusahaan tidak merugi nantinya,” ujarnya.
Dia berharap kepada berbagai pihak agar sebelum membangun bangunan harus sesuaikan dengan peta pemanfaatan ruang.
“Sepanjang menyalahi aturan tata ruang, tetap akan ditindak secara tegas,” tambahnya.
Dia menambahkan bahwa setelah dilayangkan surat peringatan, pihak PT. Lesmana Swasti Prashida menurut informasi akan datang untuk klarifikasi, namun sampai hari ini tidak ada kehadirannya.
Mereka sudah mengajukan permohonan rekomendasi pada Desember 2017 lalu, tetapi tidak direkomendasikan karena menyalahi Perda RDTR namun mereka tetap beroperasi.
“Makanya mereka tetap diberikan peringatan sampai 3 kali, kalau tidak respon dengan baik maka akan diberikan sangsi lebih tegas lagi,” ujarnya.
Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM sudah memerintahkan untuk memantau tower telekomunikasi tersebut.
(Ibrahim)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © lintasntb.com | Newsphere by AF themes.