KPU NTB Instruksikan Jajarannya Untuk Selamatkan Suara Rakyat

Share and Enjoy !

SUMBAWA BARAT – Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, Suhardi Soud, SE melakukan pemantauan rekapitulasi pemilihan tingkat Kecamatan Taliwang (PKK) yang dimulai 18 April sampai 4 Mei 2019 di semua panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Se Nusa Tenggara Barat.


Di masa yang sudah di tetapkan itu PPK harus segera menyelesaikan. Karna di banyak daerah, perhitungan di NTB tidak akan sampai 17 hari, karena berdasarkan pengalaman tidak ada yang sampai 17 hari.


Dia meminta sebelum 17 hari agar semua bisa di selesaikan, karna TPS yang ada di NTB hanya sedikit dan khusus Kecamatan Taliwang kalau bisa lima hari saja.


“Sekitar 35 hari langsung ditetapkan secara Nasional, tanggal 18 April sampai 4 Mei 2019 dilakukan di Kecamatan untuk Kabupaten di laksanakan 3-4 hari,” jelasnya.


Ia menjelaskan kendala yang dirasakan secara umum saat pemungutan suara yaitu banyak perhitungan logistik yang tidak pas surat suaranya. Ada juga di temukan banyak yang menggunakan KTP, namun saat di coklit ada di daerah lain dan dinamika proses terjadi di lapangan 


“Dari 15.989 TPS di NTB, semuanya dilakukan pemungutan suara secara rentak, namun di provinsi lain masih banyak yang tertunda,” ujarnya.


Ia menuturkan ada rekomendasi dari Bawaslu NTB untuk beberapa daerah yang melakukan pemungutan suara ulang yaitu Kabupaten Bima, Kota Bima, Lombok Tengah, Mataram dan Lombok Utara.


Menurutnya alasan dilakukan pemungutan ulang karna KTP pemilih tidak terdaftar dan pemilih yang bukan di alamat KTP. Misalnya di kota Bima ada kesalahan KPPS yang menginput data dan ada kesalahan Pemilih. Sehingga itu bisa menyebabkan pemilihan ulang. Dari 15.989 TPS, hanya 12 TPS yang melakukan pemilihan ulang di NTB.


Dia berharap agar rekapitulasi yang ada Kecamatan ini betul-betul di catat kemurnian suara orang. Jadi dia melihat perhitungan di Kecamatan sangat terbuka, sehingga tuduhan curang kepada KPU menjadi hilang, karna saksi ada memegang C1, PTPS memegang C1 dan KPU pun demikian. Dan khusus di NTB bisa saya pertanggung jawabankan.


“Saya sudah mengintruksikan ke KPU Kabupaten agar menyelamatkan suara rakyat, tidak boleh ada manipulasi suara rakyat,” tutupnya. (Ibrahim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *