Rab. Apr 14th, 2021

LINTASNTB

Dari NTB Untuk Dunia

Wagub NTB Ajak Seluruh Komponen Bekerjasama dalam Revitalisasi Posyandu

3 min read

MATARAM – Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri acara diskusi kesehatan yang membahas tentang revitalisasi posyandu di kantor harian Suara NTB Mataram, rabu (25/4/2019), dalam kesempatan tersebut, Wakil gubernur menyampaikan kepada seluruh peserta diskusi untuk bekerjasama dalam mewujudkan revitalisasi posyandu untuk meningkatkan kesehatan maayarakat NTB.


“Revitalisasi poayandu dapat berjalan dengan baik dan cepat jika kita bekerjasama dengan seluruh komponen, saya mengajak kita bergotong-royong bersama menyelesaikan permasalahan kesehatan di NTB ini agar masyarakat kita dapat terproteksi dengan baik,” kata Wakil Gubernur.


Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi ini menyampaikan bahwa penyelesaian masalah kesehatan ini harus benar-benar dilaksanakan dengan serius dan menyeluruh mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkatan terrendah.


“Kita ingin menyelesaikan permasalahan kesehatan ini dari hulu, kita harus berfikir data mulai dari lingkup dusun agar data kesehatan masyarakat yang kita dapatkan bisa akurat by name by adress, hal inilah yang akan kita lakukan dalam revitalisasi posyandu ini,” ungkap Ummi Rohmi.


Wakil gubernur perempuan pertama di NTB ini mendorong semua OPD yang hadir dalam diakusi tersebut untuk menjadikan posyandu sebagai garda terdepan dalam melaksanakan proteksi segala macam permasalahan kesehatan yang dialami oleh maayarakat.


“Revitalisasi posyandu ini bukan hanya untuk melengkapi peralatan posyandu saja, jangan sampai kita berfikir seperti itu, namun kita juga harus meningkatkan kemampuan para kader yang ada di posyandu-posyandu,” terangnya.


Wakil gubernur menambahkan bahwa kesejahteraan kader posyandu juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar semangat para kader meningkat.


“Kita sudah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh kader posyandu di desa agar diberikan honor minimal 150 ribu perbulan agar semangat mengerjakan tugasnya, selain itu kita juga menghimbau agar di posyandu harus tersedia makanan tambahan, fasilitas dan peningkatan kapasitas kader,” tambahnya.


Wakil gubernur memberikan gambaran kemajuan yang terjadi jika revitalisaai telah selesai dilaksanakan, posyandu tidak hanya dipergunakan untuk memantau kesehatan ibu hamin dan anak-anak, namun kedepannya posyandu juga bisa dipergunakan sebagai sarana penyuluhan berbagai permasalahan sosial masyarakat dengan peralatan dan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan penyuluhan permasalahan sosial.


“Fungsi posyandu kedepannya dapat mnjadi sarana penyuluhan tentang segala macam permasalahan bukan hanya masalah kesehatan, namun banyak sekali penyuluhan lain yang dapat dilakukan di posyandu misalnya penyuluhan tentang pernikahan dini, penebangan pohon, buruh buruh migran dan lain sebagainya yang terjadi di desa tempat poayandu tersebut,” terang wakil gubernur.


Senada dengan Wakil Gubernur NTB, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah melaksanakan sebuah program PKK yang bertugas untuk memantau kesehatan masyarakat sekitar.


“Dalam bidang kesehatan kami dari PKK memiliki program yang kami sebut Dasawisma, Dasawisma ini bertugas untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat dan anggota PKK,   dan untuk meningkatkan kemampuan anggota kami akan melaksanakan pelatihan,” terang Hj. Niken.


Ia mengungkapkan bahwa Dasawisma yang terdiri dari kelompok-kelompok ini dapat bekerjasama dengan posyandu dalam menyelesaikan masalah keaehatan tingkat desa karena data yang dimiliki Dasawisma maauk dalam kategori lengkap.


Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, mengungkapkan jumlah posyandu di NTB sebanyak 7.207 posyandu yang terdiri dari 4 strata posyandu, yaitu purnama, mandiri, pratama, madya. Revitalisasi posyandu pnting karena revitalisasi adalah salah satu jalan untuk menaikkan status strata posyandu.


Ia mengungkapkan perlunya desa berperan aktif dalam revitalisasi posyandu ini dalam hal penganggaran dan peningkatan kemampuan kader, kedepannya, kader posyandu akan disertifikasi agar tidak diganti sembarangan.


Beberapa kepala dinas kesehatan yang hadir dari kabupaten/kota  menyampaikan permasalahan yang sama, yaitu dalam peningkatan kesejahteraan kader posyandu yang masih rendah, namun hal itu telah dijawab oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi yang memberikan aturan bahwa honor kader posyandu minimal 150 ribu.


Diskusi tersebut diakhiri dengan harapan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur bahwa revitalisaai posyandu ini berjalan dengan lancar dan baik, ia mengungkapkan untuk mewujudkan program ini, perlu ditekankan sinergitas antar elemen dan harus ada sistem yang dapat membuat sinergitas antar itu berjalan. (Cand)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © lintasntb.com | Newsphere by AF themes.