KPU KSB Menunggu Perppu Tentang 3 Opsi Dalam Pilkada

KPU KSB Menunggu Perppu Tentang 3 Opsi Dalam Pilkada

Share and Enjoy !

Sumbawa Barat – Akibat mewabahnya corona virus disease (Covid 19) yang melanda tahan air Indonesia beberapa bulan ini mengakibatkan tahapan pilkada serentak menjadi terggangu, Jadwal pemilihan yang semula akan dilaksanakan bulan September kini ditunda.

Berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU RI dengan Komisi II DPR RI, Maka rekomendasi dari hasil RDP ini menjadi acuan bagi Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPPU). Sehingga apabila perppu ini keluar maka 3 opsi untuk pilkada serentak yang dibahas di RDP tersebut bisa lebih jelas yang mana akan diterapkan.

Komisioner KPU KSB Devisi Sosialisasi dan Parmas, Herman Jayadi, S. AP menjelaskan bahwa berdasarkan aturan pemilihan UUD Nomor 1 Tahun 2015 pasal 8, 120 dan pasal 121 tentang Pilkada. Selanjutnya UUD Nomor 8 Tahun 2015, pasal 1,8, pasal 10 A dan pasal 122 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UUD Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Disana diatur secara eksplisit mengenai Pilkada yang ditunda akibat bencana non alam.

Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan yakni pasal 8 penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 120 dalam hal sebagai atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagai tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan. Pelaksanaan pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti.

Pasal 121 dalam hal di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan maka dilakukan pemilihan susulan. Pelaksanaan pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.

“KPU KSB telah terhenti tahapan di pelantikan badan adhock yaitu pelantikan panitia pemungutan suara (PPS),” jelasnya.

Ditempat yang sama, Rahmat Riady, M. Si Devisi Datin mengungkapkan bahwa rincian penundaan yang dilakukan oleh KPU KSB selama ada wabah virus Corona yaitu penundaan pelantikan badan adhock seperti PPS, PPS seharusnya dilantik menurut jadwal tanggal 22 Maret 2020, Namun dengan adanyan musibah non alam terpaksa pelantikan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Ada juga yang ditunda KPU KSB yakni penundaan pembentukan petugas pemutahiran daftar pemilih (PPDP), Penundaan pelaksanaan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih serta penundaan pelaksanaan verifikasi factual syarat dukungan calon perseorangan.

Ia juga membeberkan, Adapun 3 opsi yang dimunculkan KPU RI dalam pelaksanaan Pilkada serentak yaitu opsi A, Masa pemungutan Rabu, 9 Desember 2020 atau ditunda 3 bulan, seharusnya pelaksanaan pilkada serentak dilakukan tanggal 23 September 2020, Opsi B, Pemungutan dilaksanakan Rabu, 17 Maret 2021 dan opsi C, Pemungutan dilaksanakan pada Rabu, 29 September 2021 atau ditunda selama dua belas bulan.

“Sampai saat ini kami sedang menunggu Perppu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah,” tutupnya. (LNG05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *