Bupati KSB dan Ketua TP PKK KSB Hadiri Rapat Koordinasi Dengan Mendagri Melalui Vidcon

Bupati KSB dan Ketua TP PKK KSB Hadiri Rapat Koordinasi Dengan Mendagri Melalui Vidcon

Share and Enjoy !

LINTAS NTB, Sumbawa Barat – Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M., didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Sumbawa Barat, Ibu Hj. Hanifah W Musyafirin menghadiri kegiatan video conference di Ruang Rapat Utama Graha Fitrah pada Senin (10/08).

Kegiatan yang digelar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI tersebut dalam rangka koordinasi pencapaian target realisasi APBD 2020 dan sosialisasi penggunaan masker, cuci tangan serta jaga jarak untuk perubahan perilaku baru masa pandemic Covid-19.

Mendagri, Tito Karnavian dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa demi memutus mata rantai penularan Covid-19 dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sosialisasi dan diseminasi secara massif perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Menyadari masih banyaknya masyarakat yang bahkan belum memahami tentang pentingnya sikap disiplin di masa pandemi saat ini, Mendagri mengakui bahwa sosialisasi secara agresif perlu dilakukan untuk membumikan protokol Covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo dalam arahannya menjelaskan bahwa hasil survey menunjukkan bahwa 90% masyarakat sudah mengetahui tentang Covid-19 namun tingkat kesadaran masyarakan untuk mematuhi dan disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19 kurang dari 50%. Hal ini yang kemudian dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam upaya mengajak masyarakat untuk lebih patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Ketua Satgas Covid-19 meminta pemerintah daerah agar dapat mengajak masyarakat untuk disiplin. Media-media yang ada perlu digunakan secara maksimal untuk kegiatan sosialisasi yang berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat, bekerjasama dengan opinion leader yang ada di daerah, dan kehadiran TP PKK juga menjadi bagian strategis dalam menghadapi pandemic Covid-19.

Demi membantu pemerintah menekan penularan Covid-19, Ketua Umum TP PKK Nasional, Tri Suswati, M.Si mengusulkan Gerakan PKK Gebrak Masker sebagai gerakan nasional guna membantu pemerintah. “Gerakan ini diharapkan dapat memicu semua daerah untuk bergerak membagikan masker kepada masyarakat. Setelah pembagian masker, perlu juga dilaksanakan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan masker dan disiplin terhadap imbauan pemerintah. Saya harap agar semua TP PKK di daerah dapat melaksanakan kegiatan ini mulai 11 Agustus 2020 dengan menggunakan semua stok masker yang ada di daerah. Mudah-mudahan gerakan ini bisa membantu masyarakat dan pemerintah dalam memerangi Covid-19,” kata Ketum TP PKK Nasional.

Guna memasyarakatkan protokol kesehatan Covid-19 dalam kehidupan bermasyarakat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam kegiatan ini mengusulkan kepada Mendagri RI agar dilaksanakannya Lomba Desa Aman Covid-19 yang tujuannya yakni mewujudkan Desa aman Covid-19, memulihkan perekonomian terutama ekonomi desa, menggiatkan padat karya tunai desa, dan menggerakkan produksi dan konsumsi untuk membangkitkan ekonomi desa.

“Mekanisme pada lomba ini nantinya Pemerintah Desa melakukan self assessment dengan mengisi data unsur-unsur lomba ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa. Peserta dibagi menurut wilayah; Wilayah Barat, Wilayah Timur, dan Wilayah Tengah. Pada tiap wilayah, peserta lomba dikelompokkan sesuai dengan status perkembangan desa yakni Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal,” jelas Mendes PDTT.

Demi pencapaian target realisasi APBD 2020 di masa pandemic, pemerintah Pusat meminta agar Pemerintah Daerah dapat mempercepat penyerapan pendapatan dan belanja daerah. Strategi-strategi yang perlu dilakukan dalam mempercepat pendapatan daerah yakni melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat.

Selanjutnya, melakukan koordinasi secara sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah dan stakeholder terkait, meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat, meningkatkan pemanfaatan IT dalam melakukan pemungutan PAD, dan melakukan penyempurnaan system administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran Negara. (LNG05/Prokopim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *