Buruh Dan HMI Demo Tolak Omnibus Law

Buruh Dan HMI Demo Tolak Omnibus Law

Share and Enjoy !

LINTAS NTB, Sumbawa Barat – Sejumlah buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Sumbawa Barat dan Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang KSB, BEM dan DPM Universitas Codova melakukan penyampaian pendapat atau demontrasi di gedung Bupati Sumbawa Barat (12/10).

Kedatangan mereka ke Graha Fitrah kantor Bupati untuk meminta tanda tangan kepala daerah sebagai bentuk penolakan terhadap UUD Omnibus Law yang baru disahkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Sekretaris SBSI KSB Unang Silatang, S. Kom mengatakan dalam orasinya bahwa kami datang ke sini untuk meminta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk menandatangi spanduk penolakan terhadap UUD cipta kerja tersebut. Dia menyampaikan didalam UUD Omnibus Law itu, ada hak buruh yang dirugikan termasuk hak cuti. Persolan tenaga kerja yang ada di KSB.

“Saya menantang Pjs Bupati Sumbawa Barat yang juga mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB dan Dinas Tenaga Kerja KSB untuk berdebat dan mendiskusikan terkait buruh dimanapun pemerintah siap,” jelas Unang Silatang.

Ia melihat ada konspirasi besar di dalam UUD omnibus law yang disahkan beberapa waktu lalu. “Inilah yang dipesankan oleh Presiden Sukarno beberapa tahun silam bahwa kita akan dijajah oleh diri kita sendiri,” cetusnya sambil berucap hal terjadi saat ini.

Ketua SBSI Malikurrahman meminta Bupati agar menolakan keras UUD cipta kerja, Dia mengajak Bupati untuk menyelesaikan persolan PHK yang terjadi pada karyawan PT. TrackIndo utama.

Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa Barat, Rusnan, S. Pd mengajak Bupati untuk menolak UUD Omnibus Law, Ada 12 isyu yang beredar tentang UUD Cipta kerja. Namun hal itu merupakan hal yang nyata dan bukan hoax. “Maka dari itu dia mengajak pemerintah, DPRD dan masyarakat KSB untuk menolak UUD Omnibus law tersebut,” ujarnya.

Ia juga meminta Presiden RI, Joko Widodo untuk membuat Perppu pembatalan UUD Omnibus law.

Setelah tidak dapat dukungan dan tanda tangan dari pemerintah daerah sebagai bentuk penolakan, Massa buruh dan Mahasiswa bergerak ke gedung DPRD KSB untuk meminta dukungan wakil rakyatnya.

Setelah sampai di DPRD KSB, Tidak ambil waktu lama massa aksi diterima untuk hearing di dalam ruang banggar DPRD. Ketua SBSI KSB berharap kepada DPRD KSB untuk mendukung penolakan terhadap UUD Omnibus Law dan lebih serius lagi membantu karyawan PT. Trakindo yang di PHK.

Hal yang sama juga disampaikan, Sekretaris SBSI Unang Silatang mengajak DPRD untuk menandatangani penolakan UUD Cipta kerja dan meminta dukungan secara kelembagaan agar membantu buruh untuk menolak UUD ini.

Dia juga menjelaskan bahwa ada problem tenaga kerja yang terjadi di KSB. Ia menilai UUD Cipta kerja saat ini lebih buruk dari UUD tenaga kerja sebelumnya. Maka dari itu dia meminta DPRD untuk memanggil Bupati agar haering bersama terkait pernyataan terhadap persolan tenaga kerja. Ada juga mengenai permasalahan K3 keselamatan kerja yang terjadi di Bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk serta pelanggaran perekrutan tenaga kerja.

“Serapan tenaga kerja masih kurang di KSB termasuk di Bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk, Saya minta dilakukan investigasi ke Bendungan tersebut,” tuturnya.

Ketum HMI KSB Rusnan menyampaikan agar UUD Omnibus law ini dicabut, Dia mengharapkan DPRD KSB mengusulkan ke pemerintah pusat agar diterbitkan Perppu untuk pembatalan UUD Omnibus law.

Dae Hula anggota SBSI mengatakan, Ada pasal 121 di dalam UUD Omnibus law tersebut yang telah merubah pasal sebelumnya terkait harga tanah yang melihat menguntungkan investor, Bila hal ini terjadi maka akan membunuh kita semua.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP. Herman Suriyono, S. Ik., MH menjelaskan dalam hearing itu bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat ini akan menjadi roel model, Karena dilakukan dengan norma-norma yang ada.

“Ini akan menjadi roel model, penyampaian pendapat langsung hearing, Bila ini dilakukan langsung kongrit menemukan solusi,” ucap Kapolres.

Ia mengungkapkan, TNI Polri akan selalu solid mengawal penyampaian pendapat. Terhadap aspirasi pendemo, Ketua DPRD KSB Kaharuddin Umar mengatakan akan memfasilitasi dan menindaklanjuti secara kelembagaan. Dia juga meminta waktu beberapa hari untuk dikeluarkan pernyataan secara kelembagaan.

Untuk permasalahan K3, Pihaknya akan turun mengecek secara langsung di bendungan tersebut. Terkait permasalahan karyawan Trakindo pihaknya akan merapatkan dengan komisi 1 dan segera menindaklanjuti.

“Terkait pemanggilan Bupati terhadap persoalan tenaga kerja, Kami akan komunikasi dan konfirmasi dengan komisi 1 terhadap permasalah karyawan Trakindo tersebut. (LNG05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *