Diskusi Pengawasan Kampanye, Dikupas Habis Oleh Institusi Ini

Diskusi Pengawasan Kampanye, Dikupas Habis Oleh Institusi Ini

Share and Enjoy !

LINTAS NTB, Sumbawa Barat – Diskusi publik pengawasan dan penyelenggaraan kampanye yang diselenggarakan oleh komunitas kajian kebijakan publik (K3P) di Taman Tiagnam, Rabu malam, (21/10) telah banyak membahas terkait tentang tahapan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam diskusi itu, Direktur K3P Hendry Kusnadi mengatakan bahwa diskusi ini akan banyak mengupas terkait pengawasan penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KSB yang diwakili Khairuddin, SE menjelaskan dalam diskusi tersebut bahwa, Prinsip dasar proses berpilkada sudah ada aturannya, Peserta pilkada itu pasangan calon. Dalam kampanye pasangan calon memiliki beberapa hak. Sebelum berkampanye pasangan calon harus ada tim kampanye, relawan dan pihak lain yang ikut berkampanye yang diatur dalam PKPU dan mereka mendaftarkan ke KPU.

“Perlu diketahui, Yang boleh berkampanye itu pasangan calon,” Ungkapnya.

Dalam berpilkada ada hak memilih pasangan calon dengan dasar konstitusi bagi warga negara. Hak berkampanye melekat di pasangan calon dengan beberapa persyaratan. Hal inilah kewajiban yang harus dijalankan oleh pasangan calon.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) KSB yang diwakili oleh Deniwan Putra menyampaikan teknis penyelenggaraan dalam kampanye. Dia mengatakan dalam regulasinya sudah diatur dengan pemilihan satu pasangan calon.

Ia menjelaskan, Dalam metode kampanye ini ada yang difasilitasi oleh pasangan calon dan KPU, Karena kampanye kali ini berbeda, Dikarenakan dilaksanakan dalam masa pandemi covid-19.

“Ada banyak aturan diatur dimasa kampanye ini, Ada aturan dan metodenya banyak,” jelasnya.

Dia menekankan dalam kampanye itu pasangan calon menawarkan visi misi agar menarik perhatian masyarakat untuk memilihnya.

Ada pejabat yang bisa ikut kampanye, Dan hal itu sudah diatur dalam kampanye dengan mengurus izin cuti. Dana kampaye sebanyak 34 Milyar itu harus dilaporkan oleh pasangan calon. Dia menyimpulkan bahwa pemilihan dengan satu pasangan calon itu sudah diatur jelas.

Kapolres Sumbawa Barat yang diwakili oleh Kabag OPS Iwan Sugianto, SH mengajak semua pihak mensukseskan pilkada tahun 2020 ini.

Ia menambah, TPS di KSB ini ada sebanyak 291 dan rawan 44 TPS. Kami sudah mengatur pengamannya dengan beberapa pola.

“Sudah ditetapkan personil di setiap TPS yang rawan. Ada juga program kampung sehat, yustisi dan lainnya,” Ungkapnya.

Intinya Polres Sumbawa Barat siap mengamankan Pilkada. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas Kabupaten Sumbawa Barat. “Mari kita sama-sama menjaga agar KSB tetap kondusif,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat yang diwakili oleh Kasi Intelnya I Nengah Ardika, SH., MH menjelaskan terkait titik kerawan dan subyek hukum dalam pilkada.

Ia berharap agar pelaksanaan pilkada dilapangan harus diketahui tugas dan fungsi agar tidak mengalami masalah hukum.

Ia menghimbau agar kedepan netralitas ASN, Perangkat Desa, BUMN dan BUMD bisa menahan diri selama pilkada,” jelasnya.

“Terkait pandemi tahapan pilkada harus mematuhi protokol kesehatan, Pelaksanaannya dilapangan agar membatasi dan menghindari kerumunan massa,” pungkasnya. (LNG05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *