Inilah Kesimpulan Komisi II DPRD KSB Dalam Penanganan Hama Dan Penyakit Pertanian

Inilah Kesimpulan Komisi II DPRD KSB Dalam Penanganan Hama Dan Penyakit Pertanian

Share and Enjoy !

LINTAS NTB, Sumbawa Barat – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi II Kabupaten Sumbawa Barat bersama Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan Dan BPP Se- KSB

RDP tersebut dilaksanakan diruang Rapat Banggar DPRD KSB. Dalam agenda penanganan hama dan penyakit pertanian strategi pengamanan harga produk pertanian.

Unsur pimpinan DPRD, Pimpinan dan anggota Komisi II yang hadir yaitu, Wakil Ketua DPRD Merliza, S.Sos I., MM, Ketua Komisi II Aheruddin Sidik, S. E.,M.E, Wakil Ketua Komisi II Nurjannah, Sekretaris Komisi II H. Riyadi, S.E, Anggota Taufiqurrahman, Muhammad Nur, S.H, Mustafa HZ, Sementara unsur Dinas hadir Kadis Pertanian Suhadi, S.P.,M.Si, Kadis Ketahanan Pangan Ir, H. M. Alimin, Kadis Perindagkop Ir. Amin Sudiono, M.M dan Kepala BPP Se-Kabupaten Sumbawa Barat.

Proses Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan klarifikasi dengan Dinas Rumpun Hijau ( Dinas Pertanian, BPP Se- Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Ketahana Pangan dan Dinas Koperasi dan Perdagangan) dipimpin oleh Ketua Komisi II dan didampingi oleh pimpinan DPRD serta dihadiri oleh anggota Komisi II DPRD KSB.

Kepala Dinas Pertanian memaparkan bahwa, Dengan penanganan dan pengendalian hama dan penyakit di tingkatan lapangan, Dinas Pertanian bersama petugas PPL serta POPT sudah bekerja maksimal. Salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran hama dan penyakit adalah dengan melakukan system tanam selingan (mengatur pola tanam).

Sedangkan khusus di wilayah Brang Rea selama ini sepanjang tahunnya menanam varietas padi, Itu merupakan salah satu factor penyebab terjadi serangan hama dan penyakit yang terjadi tiap tahunnya. Sebagai langkah penanganan hama dan penyakit, Dinas Pertanian telah menyediakan dan membagikan obat- obatan baik dalam bentuk pestisida dan fungisida walaupun dalam jumlah terbatas.

Lanjut Suhadi, Di tahun 2021 Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian telah menyiapkan asuransi pada tanaman padi yang akan dibagikan secara proporsional di semua Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan untuk tanaman jagung masih secara swadaya oleh petani.

Kepala BPP dan petugas POPT Se Kabupaten Sumbawa Barat menerangkan bahwa angka tanam padi dan jagung di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat mencapai angka 100 %. Serangan hama terjadi pada wilayah tertentu, Namun dalam skala kecil dan dapat ditangani oleh petugas pengendali Organisme Penggangu Pertanian (POPT).

Adapun wilayah yang terserang hama diantaranya, Wilayah Kecamatan Brang Rea terjadi busuk batang, Talonang Baru Kecamatan Sekongkang busuk batang pada tanaman jagung, Wilayah Benete dan Pasir Putih Kecamayan Maluk diserang hama tikus dan belalang. Sementara Kecamatan Jereweh diserangan tikus dan padi merah, Kecamatan Seteluk diserang hama putih palsu, Kresek dan busuk leher.

Serangan hama disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi dan kurang baiknya saluran drainase. Dia berharap dari BPP untuk menambah personil POPT di tiap Kecamatan dan membuat Demplot agar petani bisa diberi wawasan tentang pertanian lebih maksimal.

Setelah melalui diskusi yang cukup alot, Pimpinan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menutup RDP dengan membacakan kesimpulan rapat yaitu,
Meminta Dinas Pertanian untuk melakukan penanganan secara intensif terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pertanian secara cepat dan tepat.

Ia juga meminta kepada Dinas Pertanian untuk memaksimalkan peran dan fungsi BPP didalam melakukan tugas pembinaan dan penyuluhan pertanian. Dinas Pertanian agar pro-aktif melakukan sosialilsasi dan penyuluhan kepada petani terkait dengan syarat-syarat kwalitas produk pertanian yang mempengaruhi harga- harga produk (mempedomani Permendag nomor : 07 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan tingkat konsumen).

Ia berharap Dinas Pertanian untuk menuntaskan permasalah asuransi ke Jasindo yang belum terbayarkan klaim para Petani di Kabupaten Sumbawa Barat. Terakhir dia meminta Dinas terkait (Dinas Pertanian, Diskoperindag dan Dinas Ketahana Pangan) untuk saling bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak Bulog dalam rangka mengawal harga produk pertanian (Padi dan Jagung).

Dia juga mengatakan, Komisi II akan melakukan tinjauan lapangan ke Kecamatan Sekongkang dalam rangka merespon laporan dan harapan masyarakat terkait dengan permasalah sektor pertanian dalam waktu yang akan datang. (LNG05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *