14 Raperda KSB Di Uji Publik & Sosialisasi

14 Raperda KSB Di Uji Publik & Sosialisasi

Share and Enjoy !

LINTAS NTB, Sumbawa Barat – Program legislasi daerah (Prolegda) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sejak Senin 15 Maret 2021 dan Selasa telah memasuki tahapan uji publik dan sosialisasi rancangan peraturan daerah.

Uji publik raperda dilaksanakan secara panel oleh 3 pansus di 8 Kecamatan se KSB, dengan menghadirkan peserta dari unsur-unsur pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat. Dihadiri juga oleh pejabat dari bagian hukum Setda dan pejabat eselon III dari OPD yang terkait langsung dengan raperda yang dibahas.

Dari 14 raperda yang diuji publik pada masa sidang II. Raperda yang paling mendapat atensi dari peserta yang hadir adalah raperda perubahan atas perda tentang PDPGR, berikutnya raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, raperda tentang pelestarian kebudayaan daerah dan raperda tentang perlindungan mata air.

Uji publik raperda kali ini dinilai cukup mendapat perhatian yang antusias dari masyarakat terlihat dari banyaknya peserta yang memberikan tanggapan dan masukan terhadap raperda yang dibahas. Untuk itu wakil ketua I DPRD Abidin Nasar, SP., MP dalam kesempatan itu meminta kepada peserta uji publik raperda untuk melanjutkan pendalaman terhadap raperda di rumah masing-masing.

“Jika dari pendalaman tersebut terdapat poin-poin yang perlu diinsert ke dalam raperda dapat disampaikan secara tertulis (disertai argument mengapa point itu perlu ditambahkan) kepada DPRD melalui Bagian PPH Setwan,” jelas Abidin.

Insya Allah itu akan menjadi bahan kami pansus-pansus DPRD untuk dibahas dalam RDP sinkronisasi raperda bersama OPD leading sector.

Masih terkait dengan pembahasan raperda inisiatif DPRD dan 8 raperda usulan pemerintah daerah, Ketua DPRD KSB Kaharuddin Umar menyatakan bahwa sesuai hasil Bamus DPRD, maka akan digelar RDP sinkronisasi hasil konsultasi dan hasil study banding pansus serta hasil uji publik dan sosialisasi raperda oleh pansus dengan OPD yang menjadi leading sector tiap-tiap raperda tersebut. Hasil RDP sinkronisasi ini selanjutnya akan dibawa ke sidang paripurna untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan atau untuk ditunda penetapannya. (LNG05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *