Pansus LKPJ DPRD KSB, Segera Panggil Semua OPD

Pansus LKPJ DPRD KSB, Segera Panggil Semua OPD

Share and Enjoy !

LINTAS NTB, Sumbawa Barat – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar mengatakan bahwa, pihaknya telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020.

Tujuan pembentukan pansus tersebut, berdasarkan dalam tata tertib DPRD pasal 28 yang berbunyi, LKPJ dibahas dalam pansus.

Dia menjelaskan, saat ini pansus sedang melakukan Study banding ke DPRD Kota Mataram dan pendalaman di biro hukum Pemerintah Provinsi NTB, rencana kerja pansus LKPJ ini dimulai dari tanggal 5 sampai 16 April dilakukan pembahasan, setelah itu kunjungan lapangan selama 3 hari, untuk melihat realisasi kegiatan fisik.

“Insyah Allah paripurna akan dilaksanakan tanggal 26 April 2021 mendatang,” jelasnya kepada media ini, Kamis, (1/4).

Ia menuturkan, bila mengacu pada aturan yang dulu, LKPJ cukup dibahas dalam komisi, namun aturan yang sekarang harus dibentuk pansus. Setelah pembahasan dengan OPD, pansus akan memberikan satu rekomendasi ke pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD akan memberikan rekomendasi tentang catatan-catatan yang akan disampaikan oleh pansus LKPJ ke Bupati.

“Kami akan serahkan dalam bentuk rekomendasi ke Bupati, bila ada temuan untuk ditindaklanjuti, apa yang menjadi catatan dari rekomendasi tersebut,” tuturnya.

Dia juga menyampaikan, dalam pembahasan LKPJ akan dipanggil per OPD dan rencananya perhari 3 OPD yang akan dipanggil, sesuai dengan rapat kerja. Target pansus, tanggal 16 selesai pembahasan dengan OPD. Sebelum pembahasan LKPJ dari pimpinan DPRD akan mengeluarkan surat kepada Bupati agar seluruh pimpinan OPD tidak meninggalkan daerah selama pembahasan.

Lanjut Kahar, pihak DPRD akan mengsingkronisasi laporan realisasi penyelesaian masalah dari BPK, untuk dipadukan dengan pemeriksaan hasil BPK. Rekomendasi atau catatan dari BPK akan dituangkan dalam rekomendasi, untuk menguatkan rekomendasi dari DPRD untuk ditindaklanjuti oleh Bupati.

“Jadi BPK ada rekomendasi, begitu juga DPRD akan memberikan rekomendasi yang mengacu kepada tata tertib yang baru,” katanya.

Ia berharap agar kepala daerah menghimbau pimpinan OPD agar tidak menginzinkan mereka meninggalkan daerah, supaya proses pembahasan LKPJ bersama pansus berjalan lancar, sukses, sebagai tanggungjawab kita bersama.

“Bila nantinya ada temuan, maka akan disebutkan dalam rekomendasi dan ditindaklanjuti oleh inspektorat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ Aheruddin Sidik, SE.,ME melalui media selulernya menyampaikan bahwa saat ini pansus sedang dalam pengumpulan bahan LKPJ dan konsultasi dengan pihak terkait, agar didalam proses pendalaman nanti dapat di dilakukan secara maksimal terhadap setiap permasalahan yang muncul di masing-masing OPD.

“Insyah allah kami di pansus LKPJ akan bekerja maksimal dan melihat secara proforsional dari permasalahan yang ada di masing-masing OPD untuk dibahas dan dihasilkan rekomendasi dan catatan kritis untuk menjadi perhatian pemda kedepan” tegas politisi muda PKPI. (LNG05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *