Kanwil Kemenkumham NTB Gelar Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di KSB

Kanwil Kemenkumham NTB Gelar Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di KSB

Share and Enjoy !

LINTAS NTB, Sumbawa Barat – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) NTB bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Kegiatan itu dilakukan pada Selasa, (8/6) di tiga desa dan tiga Kecamatan.

Tiga desa tersebut adalah Desa Sermong Kecamatan Taliwang, Desa Desa Beru Kecamatan Brang Rea dan desa penghasil madu terbesar di KSB Desa Mataiyang Kecamatan Brang Ene.
Rosmiati, S.H. Koordinator tim penyuluh hukum mengatakan, penyuluhan desa/kelurahan sadar hukum di KSB di bagi menjadi tiga tim yang melaksanakan pembinaan di tiga desa tersebut.

Dalam pembinaan itu, ada empat dimensi atau indikator yang ingin dicapai bagi peserta yang terdiri dari staf pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan unsur lainnya. Supaya mereka bisa mengakses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan serta demokrasi dan regulasi.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda KSB, Ahmad Yani, S.H., M.H menjelaskan, sesuai rencana, tahun 2021 ini sembilan Desa/Kelurahan diberikan pembinaan sadar hukum yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Nomor: 768 Tahun 2021. Namun untuk tahap awal ini, katanya, tiga desa yang dilakukan pembinaan hukum. Karena disesuaikan dengan jadwal penyuluhan hukum Kanwil Kemenkumham NTB yang melakukan pembinaan di 10 Kabupaten/Kota di NTB.

‘’Rencananya sembilan Desa/Kelurahan kita akan bina. Tetapi di awal ini tiga saja, karena menyesuaikan jadwal penyuluh hukum, sebab penyuluh hukum di NTB hanya ada di Kanwil Kemenkumham NTB,” jelasnya di Kantor Desa Sermong.

Ia juga menjelaskan, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini agar sembilan desa binaan ini dapat memenuhi empat dimensi terwujudnya Desa/Kelurahan sadar hukum. Dengan harapan supaya kedepan di desa terlahir keluarga dan kelompok sadar hukum yang dapat memicu seluruh masyarakat untuk paham dan sadar untuk taat terhadap hukum.

Sehingga dari desa binaan dan umumnya Desa/Kelurahan di KSB, tidak ada warganya yang melakukan tindak kriminal, tidak ada warga yang terlibat penyalahgunaan dan mengedarkan narkoba. Tidak ada yang nikah di usia dini, warga akan taat membayar pajak dan ketaatan-ketaatan lainnya.

“Insyallah, pembinaan lanjutan di enam desa tersisa yakni Kelurahan Bugis, Desa Senayan, Desa Seteluk Tengah, Desa Dasan Anyar, Desa Mantun dan Desa Sekongkang Atas akan dilaksanakan akhir bulan Juni atau Juli mendatang. Pemerintah KSB akan bekerjasama lagi dengan Kanwil Kemenkumham NTB untuk membina desa/kelurahan, mudahan-mudahan dari pembinaan ini ada desa yang menjadi desa sadar hukum sepenuhnya. Hal ini akan dinilai di tingkat Provinsi hingga nasional,” pungkas pria asal Jereweh ini. (LNG05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *