Pemda KSB Terima Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2021 Dengan Kategori Baik

Lintas NTB, Yogyakarta - Dalam pelaksanaan kegiatan Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2021 dan launching Aplikasi Sijapti 4,0 yang berlangsung di Jogjakarta, Kamis 6 Oktober 2022. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menerima penghargaan tersebut dalam kategori baik. Penghargaan tersebut di terima oleh Asisten Administrasi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Supiarno, S.Pt., MM. 

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut dihadiri secara virtual oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, MenpanRB dan beberapa Pemerintah Daerah. 

Selaku taun Rumah, dalam sambutan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan di moment yang baik tersebut, sangat mengapresiasi launching sistem informasi jabatan pimpinan tinggi 4,0 yang merupakan cerminan dari optimalisasi data dan informasi, sebagai tool untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi jabatan. 

Dalam kesempatan tersebut, ia berharap semoga penghargaan tersebut dapat memacu kinerja pelayanan publik di tengah pelayanan masyarakat yang semakin maju dan beragam. Sementara itu, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negera Prof. Agus Pramusinto, menegaskan bahwa dalam menyongsong 100 tahun kemerdekaan 2045 visi besar Negara yang berdaulat maju, adil dan makmur saat ini menghadapi banyak tantangan dan hambatan seperti pandemic covid 19, tantangan era buka, ansertity, komplekcity, ambiguity, serta disrupsi teknologi informasi yang begitu pesat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan memastikan jabatan dapat di isi oleh orang tepat, berkompeten, berkualitas, berkinerja, memiliki integriras tinggi. Dengan diberlakukannya UU Nomor 5 tahun tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), di tahun 2014 KSN secara masive melakukan pengawasan perencanaan, pelaksanan, pengangkatan diseluruh instansi pemerintah demi terwujudnya JPT kuat, birokrasi kuat. 

Ketua KASN Prof. Agus Pramusinto kemudian melanjutkan bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan dukungan instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KASN memberikan penghargaan. Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan beberapa aspek strategis yang terdiri dari 5 dimensi yaitu perencanan, pelaksanan, pelaporan, inovasi manajemen dan dimensi pelanggaran sistem merit dalam pengisian JPT. 

Dari total 431 instansi pemerintah yang dinilai, hanya terdapat 82 instansi mendapatkan anugerah, dengan rincian 14 kualitas sangat baik dan 68 kualitas baik. Untuk mendapatkan anugerah tersebut, instansi menerapkan 2 prasyarat yang utama untuk menentukan instansi pemerintah yang berhak mendapatakan anugerah yaitu, 1) Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan indeks sistem merit minimal kategori baik 2) Instansi Pemerintah yang mendapatkan nilai kualitas jabatan tinggi sangat baik dan baik, Jelas Agus Pramusinto

Sementara itu MenpanRB Abdullah Aswar Anas dalam sambutannya secara virtual, menyampaikan apresiasi kegiatan ini, “semoga kedepan dapat melahirkan birokrasi yang handal, lincah dan cepat terwujud melalui kerja kolaboratif, birokrasi yang handal dan berkelas dunia. Di satu sisi ia menyebutkan, bahwa tantanagn yang nyata bahwa ASN kita harus lebih hebat, disisi lain kita harus mengapresiasi keberadaan tenaga honorer yang ada, disatu sisi kita inginkan para ASN berasal dari press graduate dan disi lainnya ada honorer yang banyak. 

“Saya sudah duduk dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten. Sejak 2005 kita tidak boleh meneria honorer serampangan hingga kebijakan tahun 2023, ternyata masih berlangsung. Dilapangan ada banyak hal yang harus kita hadapi secara bersama, agar birokrasi kita lebih baik. Pertama birokrasi jangan bulat, reformasi ini bukan tumpukan kertas. Kita ingin fokus di Refromasi Birokrasi tematik. 3 tematik reformasi birokrasi yaitu, Penanganan kemiskinan, pelayanan investasi pembangunan, dan administrasi pemerintahan. 

Tiga hal ini ini kalau bergerak akan berdampak terhadap kualitas pembangunan. Demikian pula terkait Moll Pelayan Publik yang telah (MPP) tumbuh, meskipun tidak sesuai dengan harapan. MPP digital banyak hal yang sudah dilayani dengan digital. MPP tidak harus gedung besar dan mewah yang penting kualitas pelayanan. Kita harus berusaha melakukan inovasi agar bagaimana Indikator teman-teman yang ingin medapatkan angka kredit lebih mudah. Tantangan di daerah - daerah berbeda-beda. Kita inginkan mutasi, pensiun, naik pangkat, tidak lagi susah dan lama. 

"11 proses yang lama kita akan sederhanakan menjadi 3 proses. insyaAllah bulan Desember akan kita wujudkan," ungkap Abdullah Aswar Anas.

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Maruf Amin, menegaskan bahwa tantangan birokrasi kedepan tidak ringan. Akan terjadi dinamika di lingkungan strategis nasional dan daerah yang dinamis. Kecepatan pemanfaatan flatform media digital merupakan tuntutan yang harus dilakukan. Hal tersebut menuntut adanya terobosan, membangun instansi Pemerintah yang terbuka, transparan dan tidak terlalu birokratis. Kita dihadapkan dengan persaingan antar negara yang ketat. 

Lembaga Internasional memiliki alat untuk mengukur sampai sejauhmana efektifitas, keterbukaan, maupun kemudahan dalam berusaha. Kita harus menata birokrasi agar berkontribusi melakukan perbaikan indikator Indonesia di mata internasional, dan berguna untuk membangun daya tarik investasi ke Indonesia," tutup Wapres. (LNG05)