Lintas NTB, Lombok Timur - Peringatan Hari HAM sedunia di Kab. Lombok Timur diperingati oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Lombok Timur yang terdiri dari BEM Seluruh Universitas Hamzanwadi, Institute Sunan Doe dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) dengan mendatangi kantor DPRD Kab. Lotim. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan kritik terhadap kriminalisasi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi kepada sejumlah mahasiswa terkait dengan perusakan gerbang beberapa waktu lalu.
Mahasiswa mengecam upaya kriminalisasi tersebut dan menyatakan bahwa tindakan tersebut sebagai bukti "matinya" demokrasi dimana hanya karena rusaknya engsel gerbang, masa depan 6 mahasiswa terancam kelam. Hal tersebut bahkan dengan bangga dilakukan oleh para wakil rakyat yang seharusnya menjadi "telinga" yang mendengarkan keluh kesah rakyat.
Koordinator Umum (Kordum) aksi tersebut, Muhammad Jamaludin tegas mengatakan "kriminalisasi yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut sangat tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Jika hanya engsel, mahasiswa siap menggalang dana untuk mengganti engsel tersebut".
Selain hal tersebut, mahasiswa juga menyoroti kasus-kasus kriminal di media sosial atau siber yang hampir tidak ada penindakan terhadap para pelaku. Kasus tersebut misalnya kasus penipuan berupa ancaman kepada korban yang di video call oleh pelaku dengan menampilkan seseorang tanpa busana.
Kemudian video call tersebut di rekam atau di screenshoot seraya menampilkan wajah korban. Setelah itu, pelaku mengancam akan menyebarkan tangkapan layar tersebut kepada rekan-rekan atau keluarga korban seolah korban melakukan video call sex (VCS).
Dengan perkembangan teknologi AI menimbulkan pemerasan dengan menggunakan wajah korban dengan mengancam menyebar gambar tidak senonoh karena di edit dengan AI.
"Sampai saat ini belum terlihat aksi nyata dari pihak kepolisian untuk mengungkap pelaku penipuan tersebut. Maka mahasiswa datang untuk menyadarkan aparat agar membuka mata. Beberapa korban dapat di mediasi namun kami menuntut untuk pelaku di adili walaupun di luar daerah" tambah Jamaluddin.
Mahasiswa memberikan waktu 1 minggu agar instansi terkait dapat mengambil langkah nyata, jika tidak mahasiswa mengancam akan datang dengan massa lebih besar.
Sementara terkait dengan telah selesainya Pilkada serentak 2024. Jamaluddin berpesan yaitu, "Kepada Bupati baru agar memperhatikan masalah masyarakat di Kab. Lotim katena banyak sekali investasi ilegal yang mengancam lingkungan seperti galian C dan lain-lain", tutupnya.
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.